BeritaNasional

Kebijakan Pemerintah Sudah Tepat Dan Manusiawi Terkait Asimilasi dan integrasi

Jakarta, Jarrakposbanjarmasin.com | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yasona Loly mengatakan sebanyak 39.193 narapidana telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi.


Hal itu sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di lembaga permasyarakatan (lapas).
Perlu diketahui sampai di 30 April 2020 jam 8.00 WIB pagi, itu kita sudah melaksanakan asimilasi dan integrasi sebanyak 39.193 (narapidana),” ujar Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS, Yunaedi dalam acara Opini Pandemi COVID-19 dan Asmilasi Narapidana secara online, Rabu (6/5/2020).
Ditjenpas mengatakan, selain untuk mencegah penularan COVID-19, program asimilasi ini diakui dapat menghemat anggaran. Menurutnya, penghematan anggaran itu bisa mencapai Rp 341 miliar.


“39.193 orang dikalikan hari tinggal mulai dari bulan April sampai Desember nanti, sekitar 270 hari dikalikan dengan biaya Rp 32.269 per orang setiap harinya. Karena apa? Ada biaya makan, ada perawatan kesehatan, ada lain-lainnya. Maka diakumulasikan anggarannya bisa menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp 341 miliar penghematan anggaran di tahun 2020,” tuturnya.
Selain itu, kata DitjenPas program asimilasi juga mampu mengurangi kapasitas narapidana di lapas. Dia menjelaskan, setidaknya jumlah kelebihan kapasitas di lapas menjadi 76 persen yang tadinya mencapai 106 persen.


Dimana dampak pelonggaran ini di-over kapasitas isi 270 ribu sekian (napi) maka menurun menjadi 232 ribu sekian (napi) dari over crowded 106 persen menjadi 76 persen,” tandas Junaedi.
Lanjut dimana kru media dari jarrakpos.com menemui dan melakukan wawancara langsung kepada mantan gubernur Sultra Bapak Nur alam ketika Sidang Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jl. Pemuda Rawa Mangun Jakarta Timur pada hari Kamis Tanggal 7 Mei 2020 Dimana pemerintah mengambil keputusan atas nama negara di wakili oleh Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kebijakan salah satu yang mengeluarkan peraturan menteri nomor 10 tahun 2020 integritas dengan asimilasi dan integritas di sini negara sudah memberikan peluang kepada tindak pidana umum yang mana negara sudah mengeluarkan 39 ribu lebih warga binaan dan negara di menghemat sampai Desember sebesar 341 miliar?

Apa pendapat saudara karena saudara selaku WBP yang punya pengalaman di dalam pemerintahan minta saran supaya negara ini tidak salah melangkah atas dengan adanya kebijakan tersebut itu menimbulkan pro dan kontra oleh LSM serta Ormas yang pro terhadap penegakan hukum yang memerangi korupsi dalam hal ini negara itu harus melakukan adil kepada pidana umum dan Tipikor menurut saudara Apa langkah yang terbaik untuk negara supaya adil mengenai kebijakan pemerintah tersebut?
Menurut Mantan Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan.

Mantan Gubernur Sultra Nur Alam


“ Ekspektasi saya itu gimana kita harus bisa antara kewajiban negara dan hak masyarakat sebaiknya memiliki otoritas untuk mengatur sirkulasi kehidupan masyarakat di suatu wilayah negara dari semua segmen termasuk narapidana yang kemudian secara eksplisit diatur dalam undang-undang Pemasyarakatan tapi seharusnya dimana rakyat negara Indonesia dan tengah sedang menjalani sanksi tapi mereka juga punya hak yaitu sebagai hak yang sama, ini secara seksama yang konsep dasarnya seluruh warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum .

Betul bahwa ada sesuatu yang eksklusif dan sebagainya Itu berdasarkan momentumnya tidak bisa di generalisasi semua masalah negara harus merumuskan secara adil berdasarkan perspektif hak-hak masyarakat maupun kewajibannya”.
Dimana semakin maju dan sejahtera tingkat kemakmuran suatu Negara maka dapat dilihat dari ukurannya salah satunya adalah dilihat dari kesejahteraan hidup bangsanya maka semakin Arif pula negara dimana negara memberikan baik sanksi maupun hukuman bukannya harus memperlakukan orang yang terhukum itu yang melampaui batas-batas perikemanusiaan. Karena kekuasaan tidak mungkin absolute dan selama-lamanya.

Suasana nanti akan terlihat, kemudian harus bisa dibedakan antara kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat dengan musibah yang sedang terjadi karena harus dipisahkan. Yang namanya Musibah wabah Nasional Pemerintah terutama negara harus bisa melindungi setiap warga negaranya, karena negara wajib menjamin rakyatnya untuk mendapatkan hak-hak dasar manusia seperti yang diatur oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menjadi salah satu dasar hukum berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak dalam pelayanan kesehatan, Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut : ”Hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Selanjutnya pada butir 2 disebutkan bahwa
”Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.Ketentuan lebih jelas termuat pada Pasal 9 undang-undang ini yang menyebutkan bahwa:
(1). ”Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
(2). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin;
(3). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Dari rumusan asal-pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hak hidup sehat jasmani dan rohani, terbebas dari penyakit dan ancaman penyakit merupakan hak dasar yang harus dipenuhi.
Penanggulangan Wabah adalah upaya-upaya dalam pemberantasan wabah yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif serta upaya pencegahan penyebaran wabah antar daerah dan/atau pemberantasan wabah di dalam lingkungan. Terang Nur alam.

Lanjut “Masalah perbedaan pendapat bilamana negara mengambil keputusan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui menteri Hukum dan HAM itu hal yang biasa di dalam dunia demokrasi hal-hal seperti itu layak sudah di dunia politik seperti pemilihan presiden , Pileg dll kalau kita berpikir dewasa kalau kalah Ya mestinya harus berpikir negara bukan pribadi atau partai siapapun jadi presidennya itu adalah presiden kita”. Imbuh Nur.
Dalam bernegara itu ada undang-undang yang mengatur, aturannya sangat jelas karena di dalam negara itu ada Perintah konstitusi ada di dalamnya elemen masyarakat ada MPR, DPR, DPD ada LSM, Penegak hukum Executif dan lain-lainnya itu salah satu elemen negara yang mana kita harus memperhatikan Negara kesatuan republik Indonesia bukan LSM Atau Ormas yang melakukan unjuk rasa terus itu dijadikan Keputusan Presiden dalam Memimpin Negeri Yang Besar ini. Seharusnya Kritik yang membangun di Perhatikan dengan baik dan di bahas di Level Petinggi di Sekitaran Kekuasaan Presiden yang pemegang kekuasaan dan kalau Kritik yang menjerumuskan atau Kritik provokatif atau Kritik tidak membangun yang sifatnya mengedepankan kepentingan Pribadinya dari pada Bangsa seharusnya Presiden Wajib memferifikasi kritikan itu dan melakukan komonikasi dengan Baik melalui stik holder yang ada seperti BiN. Dan peneggak Hukum yang ada melekat supaya Track record yang mengkritiknya jelas Tujuannya apa untuk negeri yang Kita cintai ini.biar Masyarakat Paham dan terbuka terkait Kebijakan Pemerintah dan Yang

mengkritik.Bilamana mau jadi pembuat undang-undang majulah ke DPR menjadi wakil rakyat supaya waktu yang kita wakili itu adalah DPR. Dimana DPR yang punya legacy untuk membuat undang-undang bukan LSM. Nah di sini masih harusnya masyarakat memahami tugas dan fungsinya masing-masing.
“Bapak presiden jangan takut baru LSM yang melakukan kritikan, dimana ada kritikan yang membangun sery ada kritikan yang tidak membangun, harus komunikasi yang benar”. Katanya.

“Bilamana yang mengkritik umpamanya salah satu pimpinan kepala daerah salah satu nama bupati harus diverifikasi dahulu oleh Bin (badan intelijen negara) harus turun ada apa ini, dan jangan sampai yang mengkritik gara-gara kalah kemarin terus punya kepentingan yang ada conflict of interest, nah inilah negara harus hadir supaya kita ini rukun seperti itu Menurut saya selaku mantan eksekutif di Kendari mantan Gubernur di Sultra”. Ungkapnya.

Hal-hal seperti itu mesti harus kita hormati semua pendapat dihormati LSM berpendapat dihormati jangan lupa negara memiliki aturan yang jelas atas perintah konstitusi dan itu jelas sekali jangan sampai presiden takut dengan salah satu LSM yang salah satu ormas yang mengakibatkan efek domino seluruh Indonesia. Pungkas Nur alam.

Editor: GR
Penulis: Effendi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close